Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

“Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang,” disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, “Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C”.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan,” ujar Menteri Nadiem.

Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur Mendikbud.

“Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri,” tambahnya.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). “Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,”

Disisi lain, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” kata Mendikbud.

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” pungkasnya. (*)

Jakarta, 24 Januari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Nomor: 008/Sipres/A6/I/2020

Mahasiswa Universitas Samudra mengikuti KKN di Kabupaten Aceh Utara

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra telah mengantar mahasiswa yang melaksanakan KKN sejumlah 232 orang ke lokasi yang berada di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, yaitu;

  1. Kecamatan Tanah Jambo Aye
  2. Kecamatan Baktiya dan
  3. Kecamatan Baktiya Barat.

Kegiatan KKN akan berlangsung selama satu bulan. Sebelum diberangkatkan para peserta terlebih dahulu telah diberikan pelatihan (coaching) seputar hal-hal yang harus diketahui selama dan seputar KKN di Aceh Utara, baik itu tujuan kegiatan, sampai dengan peratura-peraturan yang harus dipatuhi selama berkegiatan.

Rektor Universitas Samudra, Dr. Bachtiar Akob, M.Pd. diwakili oleh Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Samudra, Dr. Saiman, M. Pd. ikut hadir dalam penyerahan mahasiswa peserta KKN menyampaikan harapannya agar para peserta dapat menjadi para penerus bangsa yang mandiri, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah didapat, “semoga para peserta dapat menyesuaikan diri sehingga dapat menjadi mahasiswa mandiri, dan nantinya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat”, tuturnya.

Setdakab Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MM, MH, dalam sambutannya mengajak peserta KKN untuk saling berkomunikasi yang baik dengan semua masyarakat di gampong dan dengan jajaran Muspika, sehingga semua kegiatan dan program yang dijalankan oleh peserta KKN menjadi lancar dan dapat menghasilkan manfaat bagi penduduk. “Mungkin nanti akan ditemukan perbedaan cara berpikir antara adik-adik peserta KKN dengan masyarakat setempat, tapi hal itu jangan dijadikan halangan dalam pelaksanaan KKN,” kata Abdul Aziz.

Tidak hanya sampai disitu, beliau juga menyampaikan rasa terimakasihnya bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan KKN. Beliau berharap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa dapat memeberikan perkembangan baik bagi para mahasiswa itu sendiri maupun bagi perkembangan daerah.

Perpanjangan Waktu Penerimaan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) T.A. 2020

Perpanjangan Waktu Penerimaan
INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL (INSINAS) T.A. 2020
Bersama ini kami sampaikan adanya PERPANJANGAN WAKTU PENERIMAAN PROPOSAL INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL (INSINAS) T.A. 2020
yang semula berakhir di tanggal 22 November 2019 menjadi 24 November 2019 dengan jadwal sebagai berikut:
No.
Kegiatan
Jadwal
Keterangan
1
Sosialisasi Program
November – Desember 2019
2
Penerimaaan Proposal
6 – 24 November 2019
3
Seleksi Administrasi
25 – 26 November 2019
4
Desk Evaluation
26 – 30 November 2019
Desk evaluation
5
Seleksi Presentasi
28 November 2019
Paparan di depan tim penilai
6
Site Visit
9 – 12 Desember 2019
Jika diperlukan klarifikasi
7 Penetapan Proposal yang Dibiayai Januari 2020
Pengusulan proposal dilakukan secara daring (online) melalui Simlitabmas dengan alamat http://simlitabmas.ristekdikti.go.id Proses pengusulan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Proposal yang diunggah harus sesuai dengan format di buku panduan, dan pembiayaan anggaran yang diajukan berbasis Peraturan Menteri Keuangan RI No.69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019, Sub Output Penelitian;
  2. Bagi pengusul dosen dari Perguruan Tinggi yang belum mempunyai user dan password simlitabmas dapat menghubungi operator Simlitabmas di Perguruan Tinggi masing-masing. Bagi calon pengusul dosen yang sudah mempunyai user dan password dapat langsung menggunakan user dan password tersebut untuk mendaftarkan proposalnya;
  3. Bagi pengusul yang berasal dari institusi seperti LPK, LPNK atau Industri yang sudah mempunyai user dan password dapat langsung menggunakan user dan password tersebut untuk mendaftarkan proposalnya. Bagi pengusul yang belum memiliki user dan password diharuskan mengajukan permintaan Akun Insinas sebagaimana dijelaskan pada Panduan Program Insinas Tahun 2020;
  4. Panduan Program InSINas Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Informasi dan pertanyaan dapat melalui email insinas@ristekdikti.go.id
Jakarta, November 2019
Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung II BPPT, Lantai 20. Jl. MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat
sumber

Komisi VII DPR Sepakati Pagu Indikatif Kemenristekdikti dan LPNK TA 2020

Siaran Pers Kemenristekdikti
Nomor :120/SP/HM/BKKP/VI/2019

JAKARTA – Komisi VII DPR RI menyepakati agar pagu indikatif Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (fungsi pelayanan umum/ristek) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 mengalami peningkatan atau minimal sama dengan alokaai Tahun 2019 yaitu sebesar 1.053.591.910.000 Rupiah pada Rapat Kerja bersama Kemenristekdikti, Rabu (26/6). Sebelumnya, Nasir menyampaikan pagu indikatif keseluruhan Kemenristekdikti untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,7 triliun Rupiah.

Nasir berharap ada kenaikan anggaran di 2020 untuk menyukseskan program andalan Kemenristekdikti di bidang peningkatan kualitas SDM. Diantaranya program Kartu Indonesia Pintar (KIPK) Kuliah yang membutuhkan 5, 2 trilun Rupiah per tahun, dan Beasiswa Bidikmisi. Demikian juga terkait dana riset untuk inovasi. Sebab, bila dana riset turun, akan mengganggu munculnya inovasi-inovasi baru di bidang ristek.

“Saya berharap ada tambahan alokasi dana riset terkait inovasi Kemenristekdikti. Minimal sama dengan tahun 2019,” ungkap Menteri Nasir.

Pada Raker tersebut Komisi VII DPR RI juga sepakat dengan Menristekdikti terkait pagu indikatif yang diharapkan oleh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam koordinasi Kemenristekdikti RAPBN  TA 2020 sebesar :

  1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar 178,70 Miliar Rupiah
  2. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebesar 888,90 Miliar Rupiah
  3. Badan Informasi Geospasial 
    (BIG) sebesar 1,1 Triliun Rupiah
  4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar 2,8 Triliun Rupiah
  5. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebesar 792 Miliar Rupiah
  6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) sebesar 1,6 Triliun Rupiah

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Naim, Para Kepala LPNK, Para Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenristekdikti, serta para Anggota Komisi VII DPR RI.